HUJAN emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Itulah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan nasib yang dialami Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Di dalam negeri Sri Mulyani dianggap sebagai pesakitan. Setelah keputusan Sidang Paripurna DPR yang menetapkan dirinya bertanggung jawab bersama mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam skandal Bank Century, Sri Mulyani dianggap tidak pantas menjadi Menteri Keuangan. Saat membahas Rancangan Undang-Undang APBN-Perubahan, dua fraksi PDI Perjuangan dan Hanura melakukan walk-out karena keberatan Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah.
Di saat ia tidak lagi dihargai di dalam negeri dari Washington DC muncul kabar bahwa Bank Dunia menunjuk dirinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani akan menggantikan pejabat lama dari El Salvador, Juan Jose Daboub yang habis masa jabatannya tanggal 1 Juni mendatang.
Sri Mulyani akan mendapat tanggung jawab untuk mengawasi pembangunan di negara-negara berkembang yang ada di wilyah Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Timur dan Pasifik. Selain itu sebagai pengganti Daboub, Sri Mulyani mempunyai tugas untuk bidang pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan.
Kepercayaan yang diberikan Bank Dunia tentunya merupakan kehormatan bagi Sri Mulyani. Indonesia pantas bangga bahwa ada putra bangsanya dipercaya untuk menduduki jabatan yang begitu bergengsi.
Apakah kita harus mendukung penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia? Kalau melihat potensi yang dimiliki, kepergian Sri Mulyani tentu merupakan kerugian bagi Indonesia. Namun kalau dilihat dari konteks yang lebih besar, membangun kebanggaan baru bagi Indonesia, klta harus merelakannya.
Kita harus melihat penempatan Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia sebagai tempat magang bagi dirinya. Waktu empat tahun pada jabatan itu merupakan kesempatan emas untuk belajar lebih banyak tentang pengelolaan keuangan dan pembangunan, serta sekaligus membangun jaringan.
Dengan usianya yang relatif masih muda, 48 tahun, Sri .Mulyani masih punya banyak waktu untuk berkarya. Empat tahun mendatang niscaya ia akan semakin matang dan semakin mempunyai kemampuan untuk berkarya lebih bagi kemajuan Indonesia. Pengalaman di Bank Dunia akan memudahkan Indonesia untuk bisa menangkap peluang yang ada di dunia ini guna membawa Indonesia ke panggung yang lebih tinggi.
Bagaimana lalu dengan skandal Bank Century yang telah membuat DPR mengeluarkan keputusan? Terhadap kasus korupsinya tentu KPK dipersilakan untuk memprosesnya. Namun dalam kasus yang dihadapi Sri Mulyani dan juga Boediono, inti persoalannya bukan pada korupsinya. Sri Mulyani dan Boediono dianggap tidak tepat mengeluarkan kebijakan penyelamatan terhadap Bank Century. Sebagai administrator negara, keduanya dianggap tidak cakap.
Atas dasar hal tersebut, keputusan DPR seharusnya cukup direspons dengan pencopotan jabatan. Sebab, keputusan DPR adalah sebuah keputusan politik yang jawabannya cukup dengan keputusan politik.
Kalau sekarang persoalan menjadi pelik karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin membawa persoalan politik ke ranah hukum. Memang dengan pendekatan hukum, persoalan bisa menjadi terang benderang. Namun konsekuensinya, para pejabat yang dianggap bertanggung jawab itu harus melalui proses hukum yang panjang.
Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi turun untuk melakukan penyelidikan saja, kedua pejabat itu sudah kerepotan. Sri Mulyani misalnya harus dua kali menjalani pemeriksaan, yang kedua malah berlangsung hingga enam jam.
Tidak terbayangkan ketika proses berlanjut ke penyidikan. Apalagi ketika masuk penuntutan dan persidangan, akan menjadi proses yang sangat melelahkan bagi yang terkena sebelum sampai kepada vonis yang ditetapkan.
Komplikasi politik pun bukan berarti selesai ketika proses hukum berjalan. Buktinya Sri Mulyani beberapa kali ditolak untuk datang ke DPR.
Penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang diikuti dengan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan seharusnya menjadi jawaban dari keinginan DPR agar dirinya dicopot dari jabatan sebagai Menteri Keuangan. Sayang, Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk memproses, sehingga sesudah pemeriksaan berjalan sulit untuk dihentikan begitu saja.
Kita tentunya mengharapkan ketegasan Presiden. Berikan jalan kepada Sri Mulyani untuk menduduki jabatan baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan bahkan beri dukungan penuh terhadap penunjukan tersebut.
Keterangan pers Presiden yang di satu sisi menyetujui penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, tetapi di sisi lain meminta Sri Mulyani untuk menyelesaikan tugas dan urusan yang tersisa memberikan interprestasi yang macam-macam. Mungkin maksud Presiden tugas dan urusan yang harus diselesaikan itu dalam konteks masalah yang ada di Kementerian Keuangan. Namun karena penjelasannya tidak lengkap, orang mengartikannya Presiden meminta Sri Mulyani untuk juga menyelesaikan dulu skandal Bank Century.
Oleh karena masalah yang dihadapi Sri Mulyani adalah masalah kebijakan, seharusnya pengunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan sudah merupakan hukuman politik. Bagi seorang Sri Mulyani, hukuman itu sudah cukup memukul. Tidak perlu kita menambah lagi dengan bentuk hukuman yang lain. Kecuali ada bukti kuat bahwa ia mendapatkan keuntungan finansial dari penyelamatan yang mencapai Rp 6,7 triliun ke Bank Century itu.
Kali ini Presiden harus berani membela Sri Mulyani. Sebagai manusia biasa, pasti ada kekurangan dari Sri Mulyani. Tetapi tidak perlu dengan kekurangan yang ada itu, kita sampai harus mematikan masa depannya.
Mari kita beri kesempatan kepada Sri Mulyani untuk belajar dari kesalahannya. Kita berikan kehormatan untuk mencoba belajar pada organisasi yang lebih besar, seraya berharap empat tahun yang akan datang ia akan bisa menjadi pribadi yang lebih berguna bagi bangsa dan negara.
Kita harus belajar untuk lebih arif. Janganlah kita larut untuk mengumbar nafsu, karena itu tidak akan banyak memberi manfaat bagi kemajuan bangsa ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar